Dewan Guru Besar IPB

Dewan Guru Besar IPB

Afternoon Brief Dua Dekade Otonomi Daerah

Otda

Menyambut peringatan Hari Otonomi Daerah 25 April, dua Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan sumbangan pemikirannya melalui IPB Afternoon Brief di Kafe Taman Koleksi Kampus IPB Baranangsiang Bogor, (23/4).  Keduanya adalah Guru Besar Tetap dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) yakni Prof.Dr. Hermanto Siregar dan Prof.Dr. Bambang Juanda.

Menurut Prof. Hermanto, kebijakan dari pusat cenderung kurang efektif ditindaklanjuti oleh daerah. Untuk menyambungkan keduanya, pemerintah daerah perlu melibatkan pakar dari perguruan tinggi untuk menterjemahkan program atau kebijakan pemerintah pusat. Kita lihat saja, saat ini yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kebanyakan adalah pimpinan pemerintah daerah. “Mungkin tidak semuanya berniat jahat untuk korupsi, bisa jadi mereka menjadi tersangka karena salah mengelola keuangannnya,” ujar Prof. Hermanto.

Dikatakan, dua per tiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah dibelanjakan di daerah dan sepertiganya (1/3 APBN) dibelanjakan di pusat. Sepertiga APBN yang ditransfer ke daerah dan dikelola sendiri oleh daerah, terdiri dari dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan dana transfer lainnya seperti dana otonomi khusus (Otsus) dan dana penyesuaian. Sedangkan sekitar sepertiga APBN lagi dibelanjakan di daerah melalui belanja instansi vertical, seperti Kantor Kepolisian, Badan Pusat Statistika, Kantor Agama di daerah dan melalui skema pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah. Sementara itu, dengan judul materi “Reformasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal untuk Memantapkan Otonomi Daerah (Otda) dalam Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Prof. Juanda memberikan beberapa solusi.

Menurutnya, Otda belum berhasil menurunkan kesenjangan perekonomian antar daerah. Kesenjangan ini bahkan meningkat pada tahun 2014. Hal yang sama terjadi pada kesenjangan pendapatan atau pengeluaran antar individu masyarakatnya. Saat ini sudah terlihat provinsi yang kaya semakin kaya dan provinsi yang miskin semakin miskin.

Untuk memperbaikinya, pemerintah sudah menerapkan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU). Tujuannya adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Namun formulasi DAU jangan menggunakan satu formula saja karena daerah-daerah di Indonesia sangat heterogen. 

“Formulasi DAU sebaiknya dikelompokkan berdasarkan cluster atau kelompok daerah yang relatif homogen dalam karakteristik daerahnya maupun fungsi pelayanannya,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu instrument kebijakan desentralisasi fiskal yang secara langsung dapat mempengaruhi kualitas belanja pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional (UU No 33/2004). 

Namun dalam pelaksanaannya kurang efektif karena mekanisme alokasi DAK ini menggunakan perencanaan yang bersifat top-down dan formulasi yang complicated.  Bahkan tiap tahun menimbulkan masalah seperti penyerapannya masih lambat dan rendah yang disebabkan oleh ketidak-cocokan penetapan daerah penerima dan besaran alokasi DAK, dan ketidak-jelasan atau seringnya perubahan petunjuk teknis kegiatan yang dapat didanai DAK.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, terangnya, maka mekanisme alokasi DAK kepada daerah harus menggunakan perencanaan yang bersifat bottom-up, yaitu berdasarkan proposal yang disampaikan daerah. Jika infrastruktur fisik untuk berbagai pelayanan dasar sudah tersedia di semua daerah dengan memadai dan belanja daerah sudah berkualitas, maka tidak sulit tema Hari Otda tahun ini yakni Memantapkan Otonomi Daerah Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat segera terwujud,” terangnya.(zul)

Twitter

Twitter Updates

Login Form

Anda disini: Beranda Berita Kegiatan Afternoon Brief Dua Dekade Otonomi Daerah